Laporan Teknis

Analisis Valuasi Ekonomi Investasi
Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia
 

Oleh:
E. G. Togu Manurung
 

Forest Economist
Environmental Policy and Institutional Strengthening IQC
OUT-PCE-I-806-96-00002-00

September 2001

Environmental Policy and Institutional Strengthening IQC
OUT-PCE-I-806-96-00002-00

The NRM Program's Policy and Planning Group supports cross-cutting policy analysis and
institutional development and provides economic and quantitative policy analysis services to all
project components and partner organizations. Working with BAPPENAS and its provincial
government counterparts, NRM Policy and Planning Group works in three main subject areas:
spatial and land use planning; environmental economic valuation; economic analysis/impact
assessment. In addition, policy issues related to community-based resource management and land
use issues are supported in collaboration with the Forestry Management Group.
For more information about this report contact Tim Brown, Policy and Planning Advisor,
NRM Program Secretariat, Ratu Plaza Bldg., 17th fl.,
Jl. Jend. Sudirman 9, Jakarta 10270, Indonesia
Telephone: 62-21-720-9596
Fax: 62-21-720-4546
Email: secretariat@nrm.or.id

Daftar Isi
 

Daftar Isi............................................................................................................................... i
Daftar Gambar...................................................................................................................... iii
Daftar Singkatan.................................................................................................................... v
1. Pendahuluan ..................................................................................................................... 1
    1.1 Latar Belakang ........................................................................................................... 1
    1.2 Tujuan......................................................................................................................... 6
2. Metoda dan Pendekatan .................................................................................................... 7
3. Data ................................................................................................................................... 9
4. Asumsi-asumsi Dasar yang Digunakan dalam Studi ini .................................................. 13
5. Definisi Beberapa Istilah yang Digunakan........................................................................ 13
6. Analisis Investasi Perkebunan Kelapa Sawit ................................................................... 17
    6.1 Biaya dan Manfaat Bagi Perusahaan........................................................................... 17
    6.2 Analisis Finansial Investasi Perkebunan Kelapa Sawit............................................... 19
    6.3 Biaya Lingkungan dan Biaya Sosial ........................................................................... 21
    6.4 Analisis Valuasi Ekonomi Investasi Perkebunan Kelapa Sawit .................................  25
    6.5 Analisis Pulang Pokok untuk suatu Kisaran Biaya-biaya Lingkungan
          dan Sosial ..................................................................................................................... 26
    6.6 Analisis Pulang Pokok untuk Nilai-nilai Penggunaan Lahan Alternatif...................... 27
7. Kesimpulan dan Rekomendasi............................................................................................ 31
    7.1 Kesimpulan.................................................................................................................... 31
    7.2 Rekomendasi ................................................................................................................. 32

Daftar Pustaka ......................................................................................................................... 33

Daftar Tabel

Tabel 1. Beberapa Contoh Biaya Lingkungan dan Biaya Sosial (US$/ha)....................... 21

Daftar Singkatan

B/C Ratio : Benefit-cost ratio
CPO : Crude Palm Oil (Minyak Sawit)
HGU : Hak Guna Usaha
HPH : Hak Pengusahaan Hutan
HPK : Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
HTI : Hutan Tanaman Industri
IPK : Ijin Pemanfaatan Kayu
IRR : Internal Rate of Return
KPO : Inti Sawit
NPV : Net Present Value
PKS : Pabrik Kelapa Sawit
RTRWP : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
TBS : Tandan Buah Segar
TGHK : Tata Guna Hutan Kesepakatan

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
    

    Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak kelapa sawit (CPO- crude palm oil) dan inti kelapa sawit (CPO) merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non-migas bagi Indonesia. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorongpemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Selama 14 tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 2,35 juta ha, yaitu dari 606.780 ha pada tahun 1986 menjadi hampir 3 juta ha pada tahun 1999. Gambar 1 memperlihatkan perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari tahun 1985-1999. Areal perkebunan kelapa sawit milik perusahaan swasta, mengalami pertumbuhan yang paling tinggi.

     Seiring dengan bertambahnya luas perkebunan kelapa sawit, total produksi minyak kelapa sawit Indonesia meningkat tajam, yaitu dari 1,71 juta ton pada tahun 1988 menjadi 5,38 juta ton pada tahun 1997. Pada tahun 1998, sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, produksi minyak sawit turun menjadi 5 juta ton. Namun demikian, pada tahun 1999 produksinya kembali meningkat menjadi 5,66 juta ton. Nilai ekspor minyak sawit tertinggi dicapai pada tahun 1997, yaitu sebesar US$ 1,4 milyar, kemudian turun menjadi US$ 745 juta pada tahun 1998.
Perkebunan Rakyat BUMN Swasta

      Berkembangnya sub-sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai insentif. Terutama kemudahan dalam hal perijinan dan bantuan subsidi investasi untuk pembangunan perkebunan rakyat dengan pola PIR-Bun dan dalam perijinan pembukaan wilayah baru untuk areal perkebunan besar swasta. Pada tahun 1996, pemerintahan Suharto merencanakan untuk mengalahkan Malaysia sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan cara menambah luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dua kali lipat, yaitu menjadi 5,5 juta hektar pada tahun 2000. Separuh dari luasan perkebunan kelapa sawit ini dialokasikan untuk perusahaan perkebunan swasta asing. Pengembangan perkebunan kelapa sawit terutama akan dibangun di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Irian Jaya. Dengan pertambahan luas areal perkebunan kelapa sawit ini, pada awalnya (sebelum krisis ekonomi) diharapkan produksi minyak kelapa sawit Indonesia meningkat menjadi 7,2 juta ton pada tahun 2000 dan 10,6 juta ton pada tahun 2005 (Casson, 2000). 

         Pada areal hutan konversi (lihat Lampiran 1). Konversi hutan alam untuk pembangunanperkebunan kelapa sawit terus berlangsung sampai saat ini walaupun di Indonesia sesungguhnya sudah tersedia lahan kritis dan lahan terlantar dalam skala yang sangat luas (sekitar 30 juta hektar) sebagai akibat aktifitas pembukaan dan/atau eksploitasi hutan untuk berbagai keperluan (Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, 2000). Para investor lebih suka untuk membangun perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan konversi karena berpotensi mendapatkan keuntungan besar berupa kayu IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) dari areal hutan alam yang dikonversi. Kayu IPK sangat dibutuhkan oleh industri perkayuan, terutama industri pulp dan kertas, karena produksi kayu yang berasal dari HPH semakin berkurang dari tahun ke tahun (lihat Lampiran 2). Sedangkan realisasi pembangunan hutan tanaman industri (HTI) sampai Januari 1999 hanya mencapai 22% dari target yang direncanakan (Ditjen Bina Pengusahaan Hutan, 1999).
 

       Sebagai akibatnya, kegiatan konversi hutan telah menjadi salah satu sumber perusakan hutan alam Indonesia, bahkan menjadi ancaman terhadap hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati ekosistem hutan hujan tropis Indonesia. Di samping itu, karena motivasi utamanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat dari kayu IPK, pelaksanaan konversi hutan alam untuk pengembangan areal perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan jutaan hektar areal hutan konversi berubah menjadi lahan terlantar berupa semak belukar dan/atau lahan kritis baru sedangkan di lain pihak realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak sesuai dengan yang direncanakan (Kompas, 19 Mei 2000). Menurut mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Muslimin Nasution (2000), realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit hanya 16.1% dari total areal hutan konversi yang sudah ada SK pelepasannya. Dampak negatif terhadap lingkungan menjadi bertambah serius karena dalam praktiknya pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga merambah ke kawasan hutan produksi, bahkan di kawasan konservasi
yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (Manurung, 2000; Potter and Lee, 1998a). Sebagai contoh, di areal Taman Nasional Bukit Tigapuluh telah dibangun dua perkebunan kelapa sawit dengan luas masing-masing 8.000 ha dan 4.000 ha (Suara Pembaruan, 8 Juni 1998). Juga diberitakan pada kawasan hutan lindung Register 40 di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, paling sedikit 6000 ha telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit (Kompas, 31 Juli 2000). Selanjutnya, praktik konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi penyebab utama bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Hal ini terjadi karena pada kegiatan pembersihan lahan (land clearing) untuk membangun perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan cara membakar agar cepat dan biayanya murah. Berbagai pemberitaan media massa dan hasil penelitian lapangan menyebutkan bahwa sebagian besar kejadian kebakaran hutan dan lahan berada di (berasal dari) lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dan HTI. Penyebab utama kebakaran hutan tersebut diidentifikasi sebagai faktor kesengajaan oleh manusia (yang diperburuk oleh faktor alami, yaitu terjadinya musim kering yang panjang akibat El-
Niño). Pihak perusahaan secara sengaja melakukan pembakaran, atau perusahaan perkebunan “membayar” penduduk lokal untuk melakukan pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan/atau HTI. Disamping itu, kebakaran hutan juga dipicu oleh adanya konflik lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat setempat yang di antaranya menimbulkan ‘perang api’ antara pihak masyarakat dan perusahaan yang terlibat dalam konflik lahan (Manurung dan Mirwan, 1999; Potter dan Lee, 1998a). Pada saat terjadi bencana nasional kebakaran hutan tahun 1997 media massa nasional melaporkan bahwa dari 176 perusahaan yang dituduh melakukan pembakaran hutan dalam pembukaan lahan, 133 di antaranya adalah perusahaan perkebunan (Down to Earth, 1997). Oleh karena itu, pembangunan perkebunan kelapa sawit turut bertanggung jawab sebagai salah satu penyebab utama bencana kebakaran hutan dan lahan seluas 10 juta hektar pada tahun 1997/98. Total kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997/98 diperkirakan mencapai US$ 9,3 milyar (Bappenas, 1999).

1.2 Tujuan

Tujuan studi analisis valuasi ekonomi investasi perkebunan kelapa sawit ini adalah:

1) Memeriksa kelayakan finansial dan kelayakan ekonomi investasi perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu alternatif pilihan penggunaan lahan.
2) Mengidentifikasi dan menilai asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam analisis ekonomi yang dilakukan.
3) Mengevaluasi proses dan dasar pengambilan keputusan investor swasta dalam melakukan investasi perkebunan kelapa sawit.
4) Membandingkannya dengan proses keputusan yang berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan, yaitu dengan turut memperhitungkan (internalize) semua biaya yang terkait dalam investasi perkebunan kelapa sawit, termasuk biaya lingkungan dan biaya sosial.

2. Metoda dan Pendekatan
Analisis valuasi ekonomi investasi perkebunan kelapa sawit dilakukan melalui
pendekatan sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi berbagai faktor dan peubah (variables) utama yang berpengaruh
terhadap investasi perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data yang telah
dipublikasikan dan perkembangan pergerakan (trend) nilai suatu peubah dilakukan
pemeriksaan terhadap nilai-nilai serta kisaran nilai yang dapat diterima. Misalnya,
tingkat produksi tandan buah segar (TBS) pada berbagai kelas lahan (tingkat produksi
lahan: rendah, sedang, dan tinggi), berbagai harga masukan yang harus dibayar untuk
investasi tanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pengolahan TBS menjadi
CPO dan KPO, harga hasil produksi (CPO dan KPO), berbagai dampak eksternal
(negatif) terhadap lingkungan, alternatif sumber pendapatan berdasarkan pilihan
penggunaan lahan, keanekaragaman hayati, dan nilai-nilai yang tidak dapat dihitung
(intangible values).
2) Mengembangkan perhitungan dalam suatu lembaran kerja (spreadsheet dengan
menggunakan Excel) sedemikian sehingga memungkinkan untuk melakukan
penyesuaian peubah-peubah secara fleksibel. Semua perhitungan nilai peubah biaya
dan manfaat proyek dilakukan dalam satuan per unit (per hektar). Hal ini
dimaksudkan untuk dapat memungkinkan perbandingan diantara kategori manfaat
dan biaya. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai peubah indikator pembanding,
misalnya nilai kini bersih (NPV, net present value).
3) Mengdentifikasi kasus ‘dasar’ (‘base’ case) yang mendeskripsikan kondisi (situasi)
rata-rata proyek investasi perkebunan kelapa sawit perusahaan swasta.
4) Melakukan analisis fleksibilitas dan analisis pulang pokok (break-even analysis)
untuk melihat dimana keputusan investasi berubah dari “ya” ke “tidak”
5) Melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dampak ekternalitas lingkungan (menilai
biaya lingkungan yang mungkin terjadi), dan nilai-nilai (dari suatu keberadaan
sumberdaya alam hutan) yang tidak dapat dihitung (intangible values).
8
6) Mengdentifikasi kisaran nilai dimana nilai-nilai eksternalitas lingkungan dan
intangibles menjadi penting dalam pengambilan keputusan.
7) Melakukan analisis perkiraan terhadap biaya potensial yang mungkin dapat terjadi
sebagai akibat kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit.
8) Membandingkan NPV yang dihasilkan dari alternatif penggunaan lahan lainnya
(misalnya agroforestry, pertanian subsisten, dan perkebunan karet hutan) dengan
NPV yang dihasilkan dari bisnis perkebunan kelapa sawit, dengan turut
memperhitungkan biaya lingkungan yang terjadi.